Tindak pidana korporasi pdf file

Tetapi karena dalam pasal 378 kuhp untuk ancaman pidananya. Hukum pidana iii buku ajar hukum pidana tim penulis prof. Pertanggungjawaban pidana korporasi setyo pamungkas. In a modernization process, especially in economics, corporations have been convinced as a main characteristic of modern industry community. Nov 10, 20 kami masih melakukan pengkajian untuk mengajukan korporasinya dalam kejahatan korporasi, perusahaan sebagai pelaku tindak pidana, kata direktur tindak pidana ekonomi dan khusus bareskrim polri, brigjen pol arief sulistyanto di mabes polri, jakarta selatan, jumat 81120. Jika suatu tindak pidana dilakukan oleh korporasi, penuntutan pidana dapat dijalankan dan sanksi pidana maupun tindakan yang disediakan dalam perundangundangansepanjang berkenaan dengan korporasi dapat dijatuhkan.

Apabila dalam suatu korporasi terjadi tindak pidana maka tindak pidana tersebut dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi. Hukum pidana khusus bisa dimaknai sbg perundangundangan di bidang tertentu yang memiliki sanksi. Di hukum pidana ada doktrin yang berkembang yaitu doktrin universitas delinguere non potest korporasi tidak mungkin melakukan tindak pidana, ini dipengaruhi pemikiran, bahwa keberadaan korporasi di dalam hukum pidana hanyalah fiksi hukum, sehingga tidak mempunyai suatu nilai moral yang disyaratkan untuk dapat dipersalahkan secara pidana unsur. Adapun tujuan penyusunan modul tersebut adalah untuk memberikan pemahaman mengenai dasar hukum, asas, unsur dan modus operandi tindak pidana korupsi, mengenal 7 delik tindak pidana korupsi, proses penanganan. Sementara itu dalam pasal 50 ruu kuhp tahun 2004 disebutkan bahwa alasan pemaaf yang terdapat pada pelaku tindak pidana yang bertindak untuk dan atas nama korporasi yang pertanggungjawabannya dibebankan kepada korporasi akan meniadakan pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya. Uu tindak pidana korupsi yang ditur dalam uu nomor. Putusan ini menarik karena merupakan salah satu dari sedikit putusan atas suatu tindak pidana. Oct 31, 2016 jenisjenis tindak pidana menurut kitab undangundang hukum pidana semua tindak pidana menjadi dua golongan yaitu kejahatan yang termuat dalam buku ii, dan pelanggaran yang termuat dalam buku iii, berdasarkan perumusannya yaitu delik formil dan materiil, berdasarkan cara melakukannya yaitu delik komisi dan delik omisi, berdasarkan kesalahan yaitu delik dolus dan delik culpa, dari sudut berapa. Kedudukan peraturan mahkamah agung nomor tahun 2016 dalam. Dalam pada itu sekarang suda pasti, bahwa menurut hoge raad, korporasi dapat melakukan tindak pidana, ya bahkan kadangkadang korporasi sajalah yang dapat menjadi pembuat, bahwa korporasi dapat mempunyai kesalahan dan bahkan mereka itu dapat mengemukakan alasan tidak adanya kesalahan sama sekali. Pdf ppt prof rai pertanggungjawaban pidana korporasi.

Pertanggungjawaban pidana korporasi dan implementasi perma no. Ketentuan pidana dalam uu ini diatur di dalam pasal 46, 47, 47a, dan 48. Pertanggungjawaban pidana bagi korporasi di bidang perbankan dapat diterapkan, terutama apabila undangundang di bidang perbankan itu sendiri telah mengaturnya. May 23, 2016 dalam uu perikanan telah diakui korporasi sebagai subyek hukum yang dapat melakukan tindak pidana. Dalam rangka mengatasi ketidaksempurnaan pengaturan tersebut, mahkamah agung menerbitkan peraturan mahkamah agung no. Metode penelitian 5 muladi dan diah sulistyani rs, pertanggungjawaban pidana korporasi, pt.

Hukum pidana indonesiahukum pidana umum hukum pidana umum secara definitif dapat diartikan sebagai perundangundangan pidana yang berlaku umum yang tercantum dalam kuhp serta perundanganundangan yang merubah dan menambah kuhp. Tindak pidana pencemaran lingkungan hidup, mandar maju, bandung. Titiek sri wahyuni, pertanggungjawaban pidana korporasi pt. Pertanggungjawaban pidana korporasi pada tindak pidana pencucian uang tesis ini membahas pertanggungjawaban pidana korporasi pada tindak pidana pencucian uang dengan mengkaji keterlibatan korporasi dalam bentuk penyertaan, menguraikan perbedaan klasifikasi antara pengurus korporasi yang bertindak atas. Sedangkan untuk dapat dipertanggungjawabankan secara pidana disyaratkan adanya mens rea schuld. Dari sudut pandang hukum, kejahatan tindak pidana korupsi mencakup unsurunsur sebagai. Tidak ada daluwarsa penuntutan rkuhp tidak secara tegas mengatur tentang tidak ada batasan mengenai daluwarsa penuntutan dan menjalankan pidana untuk tindak pidana pelanggaran berat terhadap ham. Jenis tindak pidana lain tertuang pada pasal 21, 22, 23, dan 24 bab iii uu no. Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana. Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi. Sasaran utama penelitian ini adalah kebijakan legislatif dalam merumuskan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi maka pendekatan terutama. Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank diatur dalam pasal 49 ayat 1 huruf a,b dan c, ayat 2 huruf a dan b, pasal 50 dan pasal 50a. Tinjauan tentang subjek hukum korporasi dan formulasi. The pdf file you selected should load here if your web browser has a pdf reader plugin installed for example, a recent version of adobe acrobat reader if you would like more information about how to print, save, and work with pdfs, highwire press provides a helpful frequently asked questions about pdfs.

Apabila dijabarkan, tindak pidana korupsi mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum. Ruu penghapusan kekerasan seksual sebagai uu yang mengatur. Makalahkejahatan korporasi dan pertanggungjawabannya. Uu ini kerap dipakai aparat dalam menjerat korporasi.

Kendala penerapan sanksi pidana terhadap korporasi sebagai. The extension role of corporations may arouse many distractions that discourage the economics development. Akan tetapi korporasi tidak ditentukan dapat dijatuhi pidana, karena yang dipertanggungjawabkan hanya pengurusnya pasal 101. Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam legislasi tipikor di indonesia pasal 20 uu tipikor 1 dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana kebakaran. Pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Namun saat ini terdapat ketidakjelasan mengenai konsep korporasi sebagai subjek hukum pidana dan entitas apa saja yang bisa dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Mar 02, 2020 report ppt prof rai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi. Dengan demikian pernyataan tersebut memiliki arti bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya dapat dipidana. Tesis pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi pada.

Sehingga yang dipandang sebagai pelaku tindak pidana adalah manusia alamiah natuurlijke persoon. Meski direksi perseroan sudah banyak yang menjadi terpidana, tetapi selama ini kpk terkendala merumuskan bagaimana tanggung jawab korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi dan batasanbatasan korporasi dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek tindak pidana dan bukan menjadi tanggung jawab pengurus. Pasal 20 uu tipikor itu bunyinya sangat jelas ayat 2 tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orangorang baik berdasarkan hubungan kerja, maupun berdasarkan huhungan lain bertindak dalam korporasi baik sendiri maupun bersama sama, kata laode.

Penelitian ini merupakan penilitian normatif, yang menggunakan pendekatan perundangundangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan ini dianut oleh, antara lain, australia. Pertanggungjawaban pidana yang dianut dalam pasal 20 ayat 1 undangundang tindak pidana korupsi nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah dengan undangundang nomor 20 tahun 2001 bersifat kumulatifalternatif, dengan adanya kalimat korporasi danatau pengurus dalam rumusan pasal 20 ayat 1, maka. Seminar korupsi 2014, surakarta, indonesia, december, 2014. Sebagai subyek hukum pidana korporasi tidak memiliki sikap batin. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar. Tindak pidana khusus ini adalah tindak pidana yang pengaturannya telah dibuat secara khusus diluar ketentuan kuhp, seperti. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan bisnis online dilakukan sesuai dengan aturan hukum pidana yaitu kitab undangundang hukum pidana kuhp. Dari teori ini dapat dipahami bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana, maka ia pun harus pula mendapatkan penganiyaan. May 23, 2016 sementara itu dalam pasal 50 ruu kuhp tahun 2004 disebutkan bahwa alasan pemaaf yang terdapat pada pelaku tindak pidana yang bertindak untuk dan atas nama korporasi yang pertanggungjawabannya dibebankan kepada korporasi akan meniadakan pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya.

Berdasarkan penelusuran, kasus pencemaran lingkungan hidup dan kehutanan yang diduga dilakukan korporasi terbanyak diproses hingga ke pengadilan. Jul 12, 2016 kami masih melakukan pengkajian untuk mengajukan korporasinya dalam kejahatan korporasi, perusahaan sebagai pelaku tindak pidana, kata direktur tindak pidana ekonomi dan khusus bareskrim polri, brigjen pol arief sulistyanto di mabes polri, jakarta selatan, jumat 81120. Uu kehutanan yang diatur dalam uu nomor 41 tahun 1999 b. Sedangkan subyek tindak pidana korporasi, dapat ditemukan dalam undangundang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika pasal 1 angka, undangundang no. Seiring dengan perkembangan zaman akhirnya korporasi diterima sebagai subjek tindak pidana hal ini diawali dengan adanya undangundang no. Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan korporasi core reader. Kebakaran hutan dan lahan, pertanggungjawaban pidana korporasi, tindak pidana korporasi. Tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan yang sering sekali terjadi dan dapat terjadi di segala bidang bahkan pelakunya di berbagai lapisan masyarakat, baik dari lapisan bawah sampai masyarakat lapisan atas pun dapat melakukan tindak pidana ini. Pertanggungjawaban pengurus dalam tindak pidana korporasi. Tindak pidana dapat dilakukan baik oleh perorangan maupun korporasi.

Ruu penghapusan kekerasan seksual mengatur tindak pidana kekerasan seksual yang tidak seluruhnya diatur dalam kitab undangundang hukum pidana kuhp, sehingga ruu pengha pusan kekerasan seksual adalah ketentuan khusus lex specialist dari kuhp. Hasil penelitian kurang lebih ada sekitar 100an uu yang bisa menjerat korporasi sebagai pelaku tindak pidana, ujar surya jaya di ruang kerjanya, selasa 171 lalu. Disamping itu, pengaturan mengenai pembebanan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi masih sangat minim, terutama mengenai pemisahan pertanggungjawaban pidana korporasi dan. Undangundang tindak pidana korupsi dan sejarah perkembangannya oleh. Mar 04, 2019 makalah delik tindak pidana korupsi makalah delik tindak pidana korupsi free download as word doc. Aug 05, 2010 dilema korporasi sebagai subyek hukum pidana pada dasarnya tindak pidana tidak berdiri sendiri, yakni bahwa tindak pidana tersebut baru bermakna apabila terdapat pertanggungjawaban pidana. Penerapan sanksi tindak pidana illegal logging menurut undang undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan di pengadilan negeri rembang skripsi diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh gelar.

Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengkajimenganalisis formulasi aturan pemidanaan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korporasi, dan mengkajimenganalisis prospeknya di masa yang akan. Kasus kejahatan korporasi dalam kasus restitusi pajak. Pengertian tindak pidana korupsi pengertian tindak pidana korupsi sendiri adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok dimana kegiatan tersebut melanggar hukum karena telah merugikan bangsa dan negara. Kami masih melakukan pengkajian untuk mengajukan korporasinya dalam kejahatan korporasi, perusahaan sebagai pelaku tindak pidana, kata direktur tindak pidana ekonomi dan khusus bareskrim polri, brigjen pol arief sulistyanto di mabes polri, jakarta selatan, jumat 81120. The pdf file you selected should load here if your web browser has a pdf reader plugin installed for example, a recent version of adobe acrobat reader. Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank diatur dalam pasal 48 ayat 1 dan ayat 2. Kejahatan yang dilakukan korporasi sangat merugikan masyarakat dan negara. Padahal, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi uu no. Abstrak penanggulangan tindak pidana korporasi di indonesia mengalami kendala akibat tidak jelasnya pengaturan penanganan tindak pidana korporasi.

Asas ini merupakan contoh pemikiran pada abad ke19, dimana kesalahan menurut hukum pidana selalu disyaratkan sebagai. If you would like more information about how to print, save, and work with pdfs, highwire press provides a helpful frequently asked questions about pdfs. Pemidanaan hanya kepada pengurus tidak cukup menjadi represi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Tak dipungkiri bahwa korporasi sebagai pelaku tindak pidana, masih merupakan pengecualian. Tindak pidana crime dapat diidentifikasi dengan timbulnya kerugian harm, yang kemudian mengakibatkan lahirnya pertanggungjawaban pidana atau criminal liability.

Korporasi sebagai subjek hukum dan pertanggungjawabannya. Tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendirisendiri maupun bersamasama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus. Pencegahan tindak pidana korupsi pada pekerjaan konstruksi. Tindak pidana yang marak terjadi dewasa ini berkaitan dengan eksistensi korporasi adalah tindak pidana korporasi yang akan menimbulkan dampak serius dan meluas, merusak sendisendi kehidupan. Berdasarkan uraian di atas fokus artikel ini akan membahas tentang bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup. Kejahatan korporasi di indonesia merupakan problematika yang cukup memprihatinkan bahkan sangat sulit. Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai subjek. Akan tetapi, kejahatan yang dilakukan korporasi di indonesia hanya terbatas pada tindak pidana khusus saja, seperti tindak pidana lingkungan hidup dan tidak bisa diaplikasikan kepada tindak pidana umum. Menilik banyaknya kasus yang terjadi di indonesia tentang.

Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah di bidang konstruksi article pdf available august 2017. Tanggung jawab pidana korupsi bukanlah sesuatu yang baru, karena hal itu telah diintrodusir di dalam perundangundangan indonesia, yaitu undangundang no. Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan tindak pidana ini disebut juga dengan. Pertanggungjawaban pidana korporasi dan implementasi perma. Kumpulan makalah kejahatan korupsi pdf kumpulan file makalah.

Ris mendeley, zotero, endnote, refworks bibtex latex abstract. Dalam hal ini, pengenaan sanksi dapat dilakukan terhadap. Jonker, 2009, tanggung jawab yuridis bankir atas kredit macet nasabah, bandung. Dongwoo environmental indonesia putusan ini merupakan putusan atas perkara pencemaran lingkungan hidup yang melibatkan suatu perusahaan pengelola limbah cair bahan berbahaya dan beracun b3. Optimalisasi penggunaan undangundang pencucian uang dalam pembuktian tindak pidana di sektor kehutanan di indonesia yang dilakukan oleh korporasi. Uu tindak pidana korupsi yang ditur dalam uu nomor 39 tahun 1999 jo. Namun dalam hukum pidana pengertian korporasi tidak hanya mencakup badan hukum, seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi, atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi, menurut hukum pidana, firma, perseroan komanditer atau cv, dan persekutuan atau maatschap juga termasuk korporasi. Akhir tahun 2016, mahkamah agung telah menerbitkan peraturan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dalam sifat penelitian ekploratif dan bentuk penelitian preskriptif.